Apartheid merupakan kebijakan politik rasis yang berlaku di Afrika Selatan selama lebih empat dekade (1948-1994). Apartheid memisah ras putih sebagai warga negara utama dengan ras hitam yang diposisikan warga negara kelas dua yang hak-hak politik-ekonominya dibatasi secara ketat. Apartheid menanam luka pada keadaban dan peradaban manusia di era modern. Sungguh mengharu biru nalar etis kita, bagaimana bisa rasisme seperti itu masih eksis di zaman modern?. Luka kemanusiaan yang tersayat pasti tertanam sangat dalam bagi warga ras hitam yang diperlakukan keji oleh rezim kala itu.
Ajaibnya, luka yang digoreskan selama lebih dari empat dekade itu bisa berangsur pulih dan hilang dengan ‘politik etik’ yang diusung oleh Nelson Mandela. Gagasan rekonsiliasi yang dikedepankan Mandela mampu kembali menyatukan anak-anak bangsa Afrika Selatan. Tak ada politik balas dendam pada diri Mandela yang telah menjalani hidupnya sekitar 30 tahun dibalik jeruji besi, di penjara Mandela diperlakukan kasar dan tidak manusiawi. Ketika rezim apartheid tumbang dan Mandela terpilih menjadi Presiden tak ada ‘bumi hangus’ pada lawan politiknya. Politik etik dan rekonsiliatif merupakan kunci bersatu dan majunya Afrika Selatan modern.
Narasi politik apartheid di atas, sengaja penulis goreskan sebagai pemantik untuk merefleksikan perjalanan kebangsaan kita, memotret dinamika politik kekinian yang rasanya menyita banyak energi positif bangsa besar ini ke perdebatan-perdebatan yang tidak substansial. Belajar pada kasus di Afrika Selatan, polarisasi yang terkonstruksi selama puluhan tahun bisa lebur dan ditanggalkan, bersatu kembali demi atas nama kepentingan bangsa dan negara. Artinya, tak cukup alasan bagi kita untuk tidak melakukan rekonsiliasi, menyemai kembali persatuan dan persaudaraan, bersinergi memajukan negara kita.
Merangkul dan Mengajak!
Pilpres sudah usai, dengan segala kekurangannya, secara faktual seperti itulah kualitas demokrasi kita, kualitas parpol-parpol, kualitas caleg dan pemahaman politik masyarakat kita. Tanggung jawab kita kedepan adalah bagaimana membenahi semua sistem dan bangunan budaya politik masyarakat yang terbelenggu oleh pragmatisme. Data kependudukan sebagai instrumen untuk menetapkan DPT perlu dikoreksi secara tuntas, dirumuskan lebih transparan dan akuntabel, bahkan opsi pemilu dengan mekanisme e-voting mesti dipertimbangkan.
Persatuan dan sinergi seluruh komponen anak bangsa syarat mutlak untuk memajukan dan mensejahterakan negeri ini, pemerintah akan menghadapi kompleksitas tantangan yang kian berat, sehingga diperlukan partisipasi dan kontribusi warga negara. Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wapres terpilih harus merangkul dan mengajak kompetitornya yakni Prabowo dan Sandi beserta seluruh pendukungnya untuk bersinergi berkontribusi membangun negara, merangkul atau mengajak bukan berarti menawarkan kepada mereka menjadi anggota kabinet, berikan ruang kepada mereka untuk menjadi ‘counterpart’ pemerintah, kekuatan yang mengkritisi kebijakan pemerintah.
Berikan ruang kebebasan kepada kelompok-kelompok kritis agar ada koreksi jika pemerintah dinilai keliru dalam mengambil kebijakan. Keputusan yang diindikasikan sebagai ‘kriminalisasi’ terhadap lawan politik harus dihentikan. Institusi hukum harus bekerja secara independen dan transparan serta tak boleh menjadi alat kekuasaan. Saatnya, para elit meninggalkan ‘legacy’ dalam menumbuhkan atmosfer demokrasi yang elegan, perbedaan-perbedaan sikap atau pilihan politik tak boleh membatasi mereka untuk bersilaturahmi, bertemu, berdiskusi, saling koreksi dan bahkan saling mengapresiasi. Pemenang tak boleh jumawa, yang kalah tak perlu bersedih. Para kontestan pilpres merupakan putra-putra terbaik bangsa, mereka telah memberikan kontribusi bagi tumbuh kembangnya iklim demokrasi di republik ini. Saya yakin mereka adalah negarawan yang mampu keluar dari ego personalnya demi kepentingan yang lebih besar, yakni; kepentingan rakyat dan bangsa. Saya nukil salah satu pernyataan legendaris Presiden ke 35 Amerika Serikat John F. Kennedy “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”?.
Wallahu ‘alam bishhawab
Muzakkir Djabir, Direktur Eksekutif Institute for Corruption, Law and Policy Studies (ICLaPuS)
Sumber: Edunews.id
